KOMITMEN PEMDA DAN MASYARAKAT MEMBUAHKAN HASIL

Persoalan kemiskinan merupakan persoalan yang komplek dan masih menjadi masalah besar di Negeri tercinta ini, termasuk di Kabupaten Sukoharjo.

Penyebab kemiskinan bukanlah semata disebabkan karena persoalan ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan budaya yang ada di masyarakat. Namun jika kita coba kritisi sampai dasar persoalan kemiskinan lebih disebabkan karena sudah mulai lunturnya sifat-sifat kemanusiaan yang ada dimasyarakat itu sendiri. Sifat tersebut sudah melunturnya sikap dan sifat kepedulian, keikhlasan, relawan, kejujuran.

Dampak ini semua menyebabkan terjadinya persoalan kemiskinan yang lebih besar. Oleh karena itu upaya untuk penanggulangan kemiskinan haruslah di mulai dengan dimunculkannya lagi sikap dan sifat kemanusiaan yang sudah terkubur karena kondisi lingkungan.

Nah...PNPM Mandiri Perkotaan sebagai salah satu program dalam upaya penanggulangan kemiskinan menjadikan salah satu wahana pembelajaran kepedulian dengan dilandasi sikap transparansi dan akuntabilitas, selain itu penyadaran kritis di masyarakat bahwa masyarakat sudah saatnya menjadi pelaku dalam penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di kabupaten Sukoharjo ternyata telah memasuki tahun ke-3, namun jika digandeng dengan kegiatan sebelumnya yakni P2KP kegiatan tersebut telah berumur kurang lebih dari 5 tahun. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan versi kebutuhan masyarakat.

Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui proses siklus atau tahapan kegiatan, mulai dari pengenalan program dan Rembug Kesiapan masyarakat (RKM) dimana masyarakat berkomitmen untuk bersama-sama bertekad untuk menanggulangi kemiskinan dengan menyediakan diri sebagai relawan atau pejuang kemiskinan di wilayahnya. Berikutnya adalah penyadaran kritis tentang persoalan kemiskinan, dimana masyarakat berlajar merefleksikan persoalan kemiskinan yang ada di wilayahnya dari berbagai aspek kehidupan, menelusuri penyebab kemiskinan sampai dengan akar persoalan kemiskinan dan menentukan kriteria miskin lokal.

Setelah terjadinya pemahaman kemiskinan kemudian masyarakat diajak untuk memahami kebutuhan dan realita kemiskinan melalui pemetaan swadaya. Kemudian masyarakat diajak untuk membangun modal sosial dengan membangun sebuah institusi lokal yang lebih dikenal dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Persoalan-persoalan kemiskinan yang telah tergali melalui tahapan sebelumnya, kemudian masyarakat difasilitasi oleh BKM membuat rencana aksi penanggulangan kemiskinan melalui Perencanaan Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis). PJM ini ibarat blue printnya masyarakat yang telah disepakati untuk ditindaklanjuti dalam realisasi kegiatan dengan konsep Tridaya (Daya Lingkungan, Sosial dan Ekonomi). PJM ini berlaku selama 3 tahun yang dikawal oleh BKM dan aksinya dilaksanakan oleh Panitia/KSM dengan pendanaan dari P2KP/PNPM, APBD II, Pihak Lainnya, dan Swadaya.

Menurut Pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (2009), salah satu bagian komponen program adalah Bantuan Dana. Bantuan Bantuan dana diberikan dalam bentuk Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). BLM ini bersifat stimulan dan sengaja disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berlatih dengan mencoba melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan pada PJM dan Renta Pronangkis.

Makna dana BLM bersifat stimulan bagi masyarakat untuk mencoba melaksanakan apa yang sudah masyarakat rencanakan melalui Renta dan PJM Pronangkis dengan lebih memprioritaskan kepentingan bersama dan keberpihakan pada masyarakat miskin. Untuk itu penggunaan dana BLM lebih diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan kolektif dan menyentuh langsung masyarakat miskin.

Berdasarkan data besarnya Dana BLM yang sudah cair ke Kabupaten Sukoharjo sampai dengan Bulan Oktober 2009 tidak kurang dari Rp. 42,775 M. Dana tersebut terdiri dari dana dari Pusat (APBN) sebesar Rp. 36,549 M dan APBD Kabupaten Sukoharjo Rp. 6,226 M. Diperkirakan berdasarkan schedule pencairan sampai dengan Desember 2009 total dana BLM yang cair sekitar 46,404 M terdiri dari 40,178 M berasal dana pusat (APBN) dan 6,226 M (APBD II Kab. Sukoharjo).


Tabel. Anggaran P2KP/PNPM MP di Kabupaten Sukoharjo

Tahun APBN APBD Total
2004-2006 9.400.000.000 0 9.400.000.000
2007 5.350.000.000 0 5.350.000.000
2008 13.180.000.000 3.260.000.000 16.440.000.000
2009 (realisasi) 8.619.000.000 2.966.000.000 10.150.000.000
2009 (sisa belum cair) 3.629.000.000 0 3.629.000.000
Total BLM 40.178.000.000 6.226.000.000 46.404.000.000

Pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) baik dari Pusat dan daerah Sebagai Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB), sepenuhnya disalurkan langsung ke BKM yang ada di 83 Desa/Kelurahan pada 6 Kecamatan (Kec. Sukoharjo, Kec. Grogol, Kec. Kartasura, Kec. Baki, Kec. Gatak dan Kec. Mojolaban).

Dana BLM tersebut, setelah melalui proses pemberkasan permohonan pencairan ke satker dan ditindaklanjuti ke KPPN. Kemudian KPPN mengeluarkan SP2D ditujukan ke Bank Indonesia untuk mentransfer dana BLM ke rekening masing-masing BKM. Setelah masuk ke rekening BKM, kemudian BKM mencairkan ke KSM/Panitia untuk merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan melalui PJM Pronangkis.

DUKUNGAN PEMDA

Berjalannya kegiatan PNPM MP/P2KP di Kabupaten Sukoharjo tidak terlepas dari dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah Kab. Sukoharjo. Perwujudan komitmen Pemda salah satunya adalah dengan dukungan penyediaan dana pendamping atau Dana Daerah Untuk Bersama dalam Penanggulangan Kemiskinan. Untuk kegiatan pendamping saja tidak kurang dari Rp. 6,226 M sudah digelontorkan Pemda, selain itu dana operasional untuk Tim Koordinasi Pengendali Program Penanggulangan kemiskinan (TKKP) dan atau Satker PIP Dinas Pekerjaan Umum selaku leading sektor di tingkat Kabupaten.

Namun demikian, dukungan yang lebih sangat dirasakan oleh para pelaku dilapangan adalah kepedulian dan komitmen Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto,SH, MH, Msi. Dan Ibu Titiek Bambang Riyanto yang menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan PNPM di masyarakat maupun di tingkat kota.

Dalam banyak kegiatan dan kesempatan, Bupati mengingatkan akan peran pentingnya BKM di setiap desa memiliki bergaining posisi yang kuat dalam rangka merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya bersama dengan pemerintah desa/kelurahan, khususnya penangulangan kemiskinan.

Dampak ini semua, komitmen yang kuat terhadap penanggulangan kemiskinan dan sinergitas antara masyarakat dan pemerintah daerah, Kab. Sukoharjo mendapatkan reward berupa Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket). Pada tahun 2007 Kab. Sukoharjo mendapatkan BLM Paket dari Pusat sebesar Rp. 1.978.100.000 dengan pendamping dari APBD sebesar Rp. 1.724.176.000. Direncanakan pada tahun 2009 ini masih mendapatkan BLM paket dari APBN sebesar Rp. 2.500.000 dengan Sharing APBD Pemda Rp. 3.000.000.000.

Bahkan seiring dengan perkembangan kegiatan P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan diakhir tahun 2009, Kab. Sukoharjo mendapatkan pilot project Program Penataan Pemukiman dan Lingkungan berbasis Komunitas (PPL-BK) yakni di Desa Kenep Kec. Sukoharjo.

Upaya penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sukoharjo ternyata masih membutuhkan waktu dan jalan yang panjang. Namun demikian dengan gerak bersama antara pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu tidak lepas dari upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas yang dilandasi dengan sikap jujur, peduli, ikhlas, relawan dan bertanggungjawab. (Satker P2KP / Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sukoharjo).