Ibarat kehidupan manusia, di usianya yang ke-63 tahun pada Rabu (15/7) ini, Kabupaten Sukoharjo sudah tak bisa disebut muda lagi.
Wilayah seluas 46.666 hektare yang dikenal dengan julukan Kota Makmur ini tentu juga menyimpan segudang pengalaman, baik itu manis maupun pahit.
Peristiwa manis memang patut dibanggakan karena bisa membawa nama Kabupaten Sukoharjo harum di kalangan masyarakat - tidak hanya di Jateng, namun Indonesia pada umumnya.
Sebaliknya, untuk berbagai peristiwa pahit, Pemkab, Dewan, maupun seluruh elemen masyarakat memiliki kewajiban untuk mencari solusi bersama.
Di bawah kepemimpinan Bupati Bambang Riyanto, masyarakat mencatat keberhasilan program pendidikan gratis yang telah dicanangkannya sejak 2007 lalu. Walau semula banyak pihak meragukan keberhasilan program yang terkait kualitas penyelenggaraan pendidikan itu, namun Pemkab khususnya Dinas Pendidikan berhasil mematahkan keragu-raguan itu.
“Banyak pihak yang semula meragukan kualitas pendidikan gratis karena mengira gratis itu identik dengan kualitas pendidikan yang tidak bagus. Di tengah keragu-raguan itu, saya bilang tetap maju terus.
Dan hasilnya ternyata tidak mengecewakan sebab tingkat kelulusan di Sukoharjo selalu di atas 90%. Bahkan beberapa siswa juga bisa meraih prestasi kelulusan sampai tingkat nasional. Ini tidak hanya terjadi sekali dua kali, namun kami memang selalu bisa mencetak murid berprestasi sampai ke tingkat nasional di tiap tahunnya,” jelas Bupati saat ditemui Espos belum lama ini.
Bahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan tersebut, sebut Bupati, pihaknya tak segan-segan meningkatkan anggaran pendidikan dari Rp 20 miliar di 2008 menjadi Rp 26 miliar di 2009.
Namun, keberhasilan yang disebut Bupati itu bukan tanpa akibat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan (Disdik), untuk tahun ajaran 2009-2010 sekolah negeri mulai dari SMP hingga SMA/SMK negeri hanya bisa menampung kurang lebih 19.584 siswa. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibanding jumlah peminat sekolah negeri yang mencapai sedikitnya 22.975 siswa. Itu berarti ada sekitar 3.391 siswa yang tidak terkover program pendidikan gratis. Mereka bisa dipastikan bersekolah di sekolah swasta yang biayanya tidak ditanggung APBD alias tidak gratis.
Kesenjangan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta inilah yang menyebabkan banyak sekolah swasta mengalami kekurangan siswa. Sejumlah kepala sekolah (Kasek) swasta mengaku sejak program pendidikan gratis direalisasikan, sekolah mereka selalu sepi murid karena orangtua siswa lebih memilih menyekolahkan anak mereka di sekolah negeri yang gratis.
“Saya selalu berusaha menciptakan sebuah sekolah ideal di Sukoharjo. Sekolah ideal ini dalam arti, semua siswa di Sukoharjo bisa terkover dalam pendidikan gratis di sekolah negeri. Kalau sekolah swasta ya bukan urusan kami. Saya pikir kalau bisa bersaing, pasti bisa tetap hidup,” ujar Bupati.
Tidak hanya di bidang pendidikan, Sukoharjo juga mencetak prestasi membanggakan di bidang kesehatan. Tercatat saat ini, Pemkab melalui Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) berhasil merealisasikan pelayanan kesehatan dasar gratis untuk masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya program ini, semua warga yang berobat ke Puskemas untuk rawat jalan, tidak dipungut biaya.
Kondisi APBD 2009
Pendapatan: Rp 693.939.426.000
PAD: Rp 45.132.000.000
Belanja tidak langsung: Rp 525.919.699.000
Belanja langsung: Rp 214.085.443.000
Defisit: Rp 46.065.716.000
Bantuan untuk warga miskin di bidang kesehatan:
DKK: Rp 600.000.000
Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD): Rp 720.000.000
Tagihan Jamkesmas BPRSUD untuk pasien Jamkesmas pada 2008: Rp 3.057.534.882
Sumber: Pemkab - Oleh : Ayu Prawitasari
Solopos, Edisi : Rabu, 15 Juli 2009 , Hal.1
Media ini merupakan sebuah wahana informasi, komunikasi, dan proses pembelajaran bagi semua pihak khususnya membangun sebuah kepedulian terhadap kaum miskin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar