ITWILPROP MONITORING PNPM SUKOHARJO

Setiap bantuan yang datang ke BKM harus dilaksanakan secara hati-hati. Seberapa besarnyapun dana yang dikucurkan dari pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan.

Demikian diungkapkan oleh Sugiyarso dari Inspektorat Wilayah propinsi Jawa Tengah, disela-sela melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Sukoharjo, Senin (11/8) yang lalu.

PNPM MP yang dananya berasal dari pemerintah, tidak terlepas dari pemeriksaan yang dilakukan oleh itwilprop sekaligus monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda propinsi selaku tim koordinasi pengelola program (TKPP). Dalam monitoring dan evaluasi di Kabupaten Sukoharjo diambil sampel BKM Murboyo Sudro, Desa Sanggung, Kecamatan Gatak.

Untuk monitoring pelaksanaan PNPM MP tim monitoring dan evaluasi menerjukan 4 orang, diantaranya Sugiyarso dan Trihananto (Itwiprop), Febru Anggorawati dan Rahayu (Bappeda propinsi). Sementara itu yang turut mengiringi kegiatan monev dari Satker PIP, Korkot, BKM dan UP, Kepala Desa dan Tim Faskel.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Itwilprop dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan pemeriksaan adminstrasi dan pembukuan BKM dan tahap kedua dengan peninjauan langsung kelapangan (lokasi kegiatan).

Pemeriksaan pembukuan dilakukan di Kantor Bappeda Kota Surakarta. Itwilprop dengan seksama memeriksa satu persatu pembukuan sekretaris dan UPK, Proposal dan LPJ serta dokumen pencairan. Bahkan seringkali sambil bertanya kepada BKM untuk meminta penjelasan ataupun saran-saran. Setelah dilakukan pemeriksaan pembukuan dan administrasi BKM, Tim monitoring kemudian meminta peninjauan lapangan yang diinginkan.

Diiringi oleh BKM, UP, Faskel, Korkot dan Satker, Tim monitoring meninjau terlebih dahulu kegiatan jalan dan Talud. Dalam kesempatan tersebut itwil dan Bappeda cukup bangga karena tingkat kesawadayaan masyarakat cukup tinggi, selain itu kegiatan tersebut membantu masyarakat mempersingkat jalur tempuh. Bahkan tanah kas desapun direlakan untuk kegiatan tersebut.

Setelah berbincang-bincang kemudian melanjutkan dengan melihat MCK. MCK yang didanai oleh PNPM sekitar tidak lebih dari 3 juta, ternyata bisa membangun MCK dua pintu. Selain itu juga telah membuat perubahan prilaku masyarakat yang bisanya Buang Air Besar Di kali (Karena dekat kali). Pas saat itu sedang digunakan oleh seorang nenek-nenek, bahkan tidak mau keluar karena tim monitoring sedang berbincang dengan UPL. Setelah dari MCK kemudian meninjau jalan yang menggunakan paving buatan KSM.
Setelah selesai peninjauan lapangan, kemudian dilakukan bincang-bincang dengan BKM. Ketika ditanya kesan-kesan dan saran, Tim monitoring merasa cukup puas terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM MP di Kab. Sukoharjo, khususnya BKM Murboyo Sudro.

“Secara fisik bagus, dengan keswadayaan ternyata bisa meningkatkan volume kegiatan”, Ungkap Tri Hananto, salah satu anggota tim monitoring.

Sementara itu, Giyarso menambahkan ada beberapa titik kegiatan yang kualitas bahannya masih perlu ditingkatkan misal paving, namun demikian wajar kualitas tidak maksimal karena pembuatan paving dilakukan secara manual. Selain itu juga mengingatkan, bahwa dana bantuan harus dilaksanakan secara hati-hati. Begitupula dengan dana pemerintah seberapapun besarnya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Giyarso juga menyarankan bahwa kepada masyarakat harus terus menerus diberikan pemahaman untuk kebersihan dan pemeliharaannya, sehingga umur bangunan lebih lama.

Sementara itu BKM yang diwakil oleh Bapak Suyadi, S.Pd mencoba menjelaskan bahwa upaya pemeliharaan telah dilakukan dengan melakukan pembersihan secara rutin dengan cara piket kerja, pemasangan portal, bahkan papan peringatan apabila yang masuk melebihi tonase dan terjadi kerusakan bertanggungjawab untuk memperbaikinya.

(Pengirim : Dade Saripudin, Askot CD PNPM Kab. Sukoharjo