Banjarsari (Espos) Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) kembali mendesak pemerintah daerah merealisasikan 20% anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Hingga saat ini tercatat 25 pemerintah daerah dari total 470 kabupaten di Tanah Air, realisasi sharing APBD untuk PNPM masih di bawah 20%.
Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Menkokesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Sujana Royat, seusai Rakor Strategic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA) dan sarasehan kesejahteraan rakyat di Hotel Sahid Jaya, Jumat (16/4).
Kegiatan tersebut menghadirkan Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi); Bupati Jembrana, I Gede Winasa; serta Bupati Kebumen, Nashiruddin Al Mansur, sebagai pembicara. Ketiga kepala daerah itu dinilai sukses dengan berbagai program pengentasan kemiskinan. Sujana mengancam, bila dalam dua hingga tiga tahun anggaran Pemda tidak memenuhi sharing APBD 20%, pusat akan menghentikan dana PNPM.
Walikota Solo, Jokowi dalam paparannya menyampaikan tentang program pengentasan kemiskinan seperti revitalisasi pasar tradisional, Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS), Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS), upgrading daerah kumuh, serta relokasi warga bantaran sungai.
Bupati Jembrana, I Gede Winasa, memimpin wilayahnya dengan mendasarkan pada pengembangan bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Selain itu dengan memacu pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor potensial. Alhasil, realisasi PAD Jembrana tahun 2009 tercatat Rp 20,75 miliar, naik dua kali lipat. - Oleh :
Media ini merupakan sebuah wahana informasi, komunikasi, dan proses pembelajaran bagi semua pihak khususnya membangun sebuah kepedulian terhadap kaum miskin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar