Mendorong Komitmen Daerah untuk merealiasasikan komitmennya dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan tidak serta merta menjadi beban tugas yang diemban oleh Korkot. Namun yang efektif adalah mendorong kepada kelompok peduli yang tergabung dalam KBP untuk aktif mengadvokasi anggaran kepada para pihak yang memiliki kebijakan.
Kondisi tersebut, salah satunya dilakukan oleh Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) Kabupaten Sukoharjo yang konsen mendorong pihak terkait. Hal tersebut terbukti dengan dilakukannya hearing KBP dengan Komisi III DPRD Kab. Sukoharjo (Rabu, 21 Juli 2010) yang lalu.
Seperti diketahui, bahwa komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mendukung kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan tidak perlu diragukan lagi. Semenjak tahun 2007 Pemda selalu menganggarkan komitmenya melalui Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB). Bahkan selain DDUBpun pemda sudah menganggarkan melalui Bantuan Keuangan kepada BKM berupa Bantuan Dana Operasional BKM sebesar Rp, 3 juta rupiah per BKM.
Ditahun 2010 saja contohnya, Pemda menganggarkan dana bantuan keuangan BOP BKM sebesar Rp. 249 juta untuk 83 BKM atau Rp. 3 juta rupiah per BKM. Malah yang terbaru juga menganggarkan dana bantuan keuangan untuk 6 Forum BKM Tingkat Kecamatan sebesar Rp, 3,5 Juta per forum.
Namun demikian, seiring dengan adanya kegiatan “gawe” besar di tahun 2010 yakni pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo, dana pendamping / DDUB sebesar Rp, 2,01 M yang harus disediakan oleh pemda belum tercantum dalam DIPDA APBD 2010.
Menurut Tri Rahayu, salah satu anggota KBP mengungkapkan bahwa KBP memfasilitasi stakeholder untuk hearing dengan Komisi III dalam rangka mendorong teranggarkannya dana DDUB untuk program PNPM MP (Rp. 2,01 M) dan P2KP Advance (Rp. 3 M). Karena sampai saat ini dana DDUB tidak masuk dalam APBD 2010, dan khawatir tidak tercantum dalam APBD-P.
“Kekhawatiran ini muncul apabila tidak dianggarkan dana pendamping oleh Pemda dapat berdampak pada kegiatan P2KP/PNPM yang sudah berjalan saat ini. Paket tahap ke-3 bisa tidak cair dan berdampak pada kompetisi ND”, tambahnya.
Kekhawatiran ini, cukup beralasan karena APBD Kab. Sukoharjo 2010 banyak tersedot untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah. Selain itupula pendapatan pemda yang masih minim serta Silpa 2009 hanya berkisar Rp. 2,4 M. Atas dasar ini pulalah dilakukan upaya agar pemda tetap menganggarkannya.
Kegiatan hearing ini dalam upaya mendorong kepada para wakil rakyat untuk bisa menggoalkan dana DDUB pada APBD-P yang akan segera digedog. Padahal sebelum PNPM 2010 berjalan di Kabupaten Sukoharjo Pemerintah daerah melalui Bupati sudah membuat surat komitmen mendukung kegiatan PNPM termasuk dalam penanggaran dana daerahnya.
Dalam hearing yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Sriyanto, disertai oleh 3 anggota Dewan lainnya, menyambut baik atas aspirasi yang dibawa oleh KBP. Bahkan akan berupaya untuk memperjuangkannya. “Apalagi aspirasi ini terkait dengan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat miskin”, tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, pihak dewan meminta KBP dan stakeholder lainnya yang dibawa KBP (FKA BKM Kabupaten, FMK, dan Konsultan) untuk memaparkan tentang program dan harapannya. Bahkan tidak sedikit diselingi dengan tanya jawab oleh anggota Dewan.
Salah satu anggota Komisi III DPRD Kab. Sukoharjo, Nurjayanto mengatakan bahwa pihaknya menanggapi positif terhadap kegiatan ini dan ikut mengamini. Namun perlu dipahami bahwa kondisi sekarang, keuangan daerah sangat minim sekali, apalagi Silpa 2009 hanya sekitar 2,4 M. Namun demikian pihaknya akan memperjuangkan, asalkan DPU selaku satker sudah berkomunikasi intensif menganggarkan dana pendamping masuk dalam KUA-PPAS APBD-P. “Jika tidak, susah bagi kami untuk memperjuangkanya” tandasnya.
Dalam dialog tersebut, Nurjayanto meminta kepada KBP selain melakukan hearing dengan dewan, harus mendorong DPU agar bisa memasukan keanggaran perubahan.
Rusli Haryoto, perwakilan dari FKA BKM Kabupaten Sukoharjo dalam dialog tersebut mengungkapkan, bahwa hubungan KBP dengan DPU terkait dengan DDUB sudah terjalin dengan baik dan sangat intensif. Bahkan pelaksanaan hearingpun merupakan kesepakatan bersama dengan DPU.
Namun, lanjut Rusli kami khawatir bahwa usulan yang sudah dibawa oleh DPU terkait DDUB kandas saat penetapan APBD-P 2010. “Oleh karena itu, kami lakukan untuk meminta dukungan dari Dewan untuk turut memperjuangkannya dan kami sangat berterima kasih atas dukungannya” harap Rusli.
Selain itu pula, menurut Rusli bahwa permohonan KBP tidak hanya sekedar terkait dengan penganggaran, tetapi lebih luas lagi dengan dukungan untuk bisa melakukan monitoring bersama KBP, FKA BKM dan Dewan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM-MP, dan P2KP Advance.
TAPD menganggarkan 2,01 M
Pada waktu yang bersamaan KBP melakukan hearing dengan komisi III, Kepala Dinas PU Kab. Sukoharjo mengontak Korkot Sukoharjo, Sutarto untuk ikut dalam rapat TAPD dilantai III Sekda Sukoharjo.
Dalam rapat tersebut, dengan berbagai pertimbangan ketersediaan dana, akhirnya disepakati bahwa untuk tahun 2010 ini pemda Sukoharjo akan menganggarkan DDUB program kemiskinan sebesar Rp, 2, 010 M yang terbagi menjadi Rp. 1,5 M untuk PNPM Mandiri Perkotaan dan Rp. 510 juta untuk Paket Tahap 3. Kekurangan tersebut akan dianggarkan pada APBD 2011.
Informasi ini, disampaikan oleh korkot Sukoharjo yang pada sesi akhir-akhir hearing. Dengan informasi ini setidaknya menjadi pertimbangan dewan untuk menyetujuinya dan kalau bisa untuk ditambah lagi.
Proses KBP untuk mengadvokasi penganggaran DDUB tidak hanya dilakukan pada sat hearing saja, juga menjalin komunikasi dengan salah satu anggota KBP yang menjadi anggota Dewan, yakni Sunardi. Pak Sunardi inilah yang terus berupaya secara intensif mempengaruhi DPPKAD dan Dewan untuk bisa menganggarkannya, tidak terlepas komunikasi dengan Satker.
Akhirnya, sebuah proses pergerakan yang efektif untuk dikembangkan dalam rangka membangun sebuah kepedulian pemerintahan daerah dan dewan bagi kemakmuran masyarakat miskin. Walaupun tidak seluruhnya disetujui oleh Pemerintah daerah dan Dewan, setidaknya bagi KBP ini adalah salah satu bukti nyata komitmen dan kepeduliannya. (Dade Saripudin)
Pengirim :
Dade Saripudin, SPt
Askot CD Kabupaten Sukoharjo
Telp. 085742334950
KBP Kabupaten Sukoharjo
Sunardi
08122653925
Tidak ada komentar:
Posting Komentar